Jakarta — Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab STAI Al-Anwar Sarang, Rembang, mendalami metode perumusan fatwa dan perkembangan ekonomi syariah dalam kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) bersama Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kegiatan hari pertama berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026), pukul 10.00–16.30 WIB.
Mengangkat tema Takyif Fiqhi dan Penyusunan Fatwa atas Persoalan Ekonomi Kontemporer, kegiatan ini menghadirkan empat narasumber yang membahas hubungan antara argumentasi fikih, kemaslahatan masyarakat, praktik industri, dan arah pengembangan ekonomi syariah Indonesia.
Pada sesi pertama, K.H. Muhammad Faishol, Lc., M.A., menjelaskan dasar dan kaidah yang digunakan MUI dalam merumuskan fatwa. Ia memaparkan lima karakter fatwa MUI, yakni argumentatif, legitimatif, kontekstual, aplikatif, dan moderat. Kelima karakter tersebut menunjukkan bahwa fatwa harus memiliki landasan argumentasi, memberikan kejelasan hukum, serta dapat diterapkan sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kiai Faishol juga menekankan pentingnya maslahat sosial dalam merespons permohonan fatwa. Menurut penjelasannya, perumusan fatwa perlu mempertimbangkan keadaan pemohon fatwa atau mustafti, kebutuhan masyarakat, serta konteks sosial Indonesia. Dengan demikian, pertimbangan fatwa mencakup dampak penerapannya dalam kehidupan masyarakat.
Pembahasan tersebut dilanjutkan oleh Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag., yang menguraikan prinsip pemilihan pendapat dalam penetapan fatwa. Ia menjelaskan kaidah berikut.
الأخذ بأرجح الأقوال والأصلح إن أمكن وإلا فالأصلح
Kaidah tersebut berarti mengambil pendapat yang lebih kuat secara argumentasi dan lebih membawa kemaslahatan apabila memungkinkan. Apabila keduanya tidak dapat dipertemukan, pilihan diarahkan pada pendapat yang lebih membawa kemaslahatan.
Jaih menjelaskan bahwa penetapan fatwa ekonomi syariah menggunakan pendekatan makharij fiqhiyyah, yaitu pencarian solusi fikih atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Merujuk konseptualisasi K.H. Ma’ruf Amin, terdapat empat pendekatan yang digunakan, yakni al-taysir al-manhaji, tafriq al-halal ‘an al-haram, i‘adah al-nazhar, dan tahqiq al-manath.

Keempatnya mencakup pemberian kemudahan melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan, pemisahan unsur halal dari unsur haram, peninjauan kembali pendapat hukum, serta pemeriksaan kesesuaian dasar penerapan hukum dengan fakta persoalan. Pembahasan ini memperlihatkan pentingnya penguasaan literatur fikih sekaligus pemahaman terhadap praktik transaksi kontemporer.
Pada sesi berikutnya, Wakil Ketua Badan Pengurus DSN-MUI, Ir. H. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., menghubungkan pembahasan metodologi fatwa dengan pengalamannya dalam industri keuangan syariah. Adiwarman juga tercatat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Alumnus Boston University yang pernah menjabat Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk tersebut menceritakan pengalamannya menerima kritik dari pihak bank ketika menyampaikan pendapat tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana difatwakan DSN-MUI.

Dalam penuturannya, perbedaan pandangan itu berkaitan dengan penggunaan rujukan standar syariah yang berbeda. Salah satu rujukan yang dibahas ialah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), organisasi internasional penyusun standar keuangan syariah yang berdiri pada 1991 dan berkedudukan di Bahrain.
Adiwarman menekankan dua pertimbangan dalam perumusan fatwa ekonomi syariah, yakni fungsionalitas dan kesesuaian dengan konteks mustafti. Pertimbangan pertama dijelaskan melalui kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, bahwa sesuatu yang belum dapat dicapai seluruhnya tidak lantas ditinggalkan seluruhnya. Sementara itu, pertimbangan kedua dijelaskan melalui ungkapan li kulli maqalin maqam, wa li kulli maqamin maqal, yang menekankan kesesuaian antara pernyataan dan situasi yang dihadapi.
Rangkaian materi ditutup oleh Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), K.H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si. Ia menjelaskan luasnya cakupan ekonomi syariah, mulai dari perbankan dan keuangan hingga industri halal, dana sosial syariah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam pemaparannya mengenai Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029, Sholahudin menguraikan lima pilar strategi pengembangan ekonomi syariah. Ia memberi perhatian pada penguatan industri halal dan dana sosial syariah, serta peran pesantren dan masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui rangkaian materi tersebut, peserta memperoleh gambaran mengenai keterkaitan antara metode penetapan fatwa, kebutuhan industri, dan kemaslahatan sosial dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kegiatan hari pertama berakhir pukul 16.30 WIB dan ditutup dengan foto bersama di Gedung E lantai 2 Asrama Haji Pondok Gede.
Reporter: muafiganteng





